Skip to main content

Pernyataan TAPOL atas Pengungsian dan Peran Aparat Keamanan di Intan Jaya

08 February 2024

Kontak senjata antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan gabungan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian RI (TNI-POLRI) terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Prov. Papua Tengah, sejak 19 hingga 23 Januari 2024. Menurut laporan yang kami terima, aparat keamanan Indonesia menembak dua warga sipil.

TAPOL Statement on the Involvement of the Security Forces in the IDPs Situation in Intan Jaya

08 February 2024

A firefight took place between the National Liberation Army of West Papua (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - TPNPB) and members of the Indonesian military and police force (Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian RI - TNI-POLRI) in Intan Jaya Regency, Central Papua Province, between 19th to 23rd January 2024. According to reports we received, the Indonesian security forces shot two civilians.

Press Release: London Exchange to be taken to High Court for trading in 'dirty metals' in unprecedented legal action

06 February 2024

The London Mining Network, supported by the Global Legal Action Network (GLAN) have today filed a landmark legal action at the UK High Court against the London Metal Exchange (LME or Exchange). They argue that, by enabling the global sale of ‘dirty metals’, the Exchange is in breach of UK anti-money laundering and proceeds of crime legislation.

Siaran Pers: London Exchange digugat ke Pengadilan Tinggi karena memperdagangkan 'logam kotor'

06 February 2024

London Mining Network, didukung oleh Global Legal Action Network (GLAN), telah mengajukan gugatan bersejarah ke Pengadilan Tinggi Inggris terhadap London Metal Exchange (Bursa Logam London atau LME). Penggugat berpendapat bahwa LME melanggar undang-undang antipencucian uang dan hasil kejahatan di Inggris dengan memfasilitasi penjualan “logam kotor” secara global.

Solidarity for Human Rights Defenders Fatia Maulidiyanti and Haris Azhar

22 November 2023

Organisations, human rights groups, and defenders are calling for the Indonesian Government to end its judicial harassment against prominent human rights defenders, Fatia Maulidiyanti and Haris Azhar as well as to further protect all human rights defenders in the country.

Surat Terbuka untuk Majelis Hakim PTUN Jayapura

01 November 2023

Surat Terbuka ini kami sampaikan demi keadilan untuk pejuang lingkungan hidup, Hendrikus Woro yang berjuang untuk Marga Woro dan Suku Awyu yaitu Penggugat dalam perkara lingkungan hidup dan perubahan iklim Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura. Gugatan ini menyangkut izin lingkungan hidup yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua untuk perusahaan sawit PT Indo Asiana Lestari (PT IAL).

Open letter to Jayapura PTUN panel of judges

01 November 2023

We are submitting this open letter for the sake of justice of the environmental defender, Hendrikus Woro, who is fighting for the Woro Clan and Awyu Tribe, the Plaintiff in the environmental and climate change case Number 6/G/LH/2023/PTUN.JPR of the Jayapura State Administrative Court (PTUN). The lawsuit concerns an environmental permit issued by the Papua Province Investment and One-Stop Integrated Service Office for palm oil company PT Indo Asiana Lestari (PT IAL).

Terusir dan Tak Berdaya: Ekspansi militer mengorbankan nyawa warga sipil

05 October 2023

Laporan ini menyuguhkan beberapa pertanyaan terkait penyebaran konflik di West Papua. Laporan ini juga mengidentifikasi faktor pendorong militerisasi, termasuk meningkatnya jumlah pos keamanan dan pangkalan pasukan keamanan, yang memungkinkan akses pada peluang bisnis, peran militer yang semakin besar dalam operasi 'kontra-teror', serta melihat inisiatif-inisiatif terbaru untuk menghentikan konflik.

Displaced and Disempowered: Military expansionism at the cost of civilian lives

05 October 2023

This report asks several questions about the spread of conflict in West Papua. The report also identifies the drivers of militarisation including increasing numbers of security force posts and bases allowing access to business opportunities, a deepening military role in ‘counter-terror’ operations, and looks at recent initiatives to stop conflict.

Joint Letter on Indonesia's Candidacy for Election to the UN Human Rights Council

19 September 2023

Indonesia is seeking to become a member of the United Nations Human Rights Council for the next two years. This body has the responsibility to monitor and promote human rights around the world. Given such an important task, TAPOL and a number of our partners have serious concerns with Indonesia being elected to the Council, given the human rights situation in the country at the moment. A member of the Council should be a worldwide role model for human rights. Given the shrinking space for civic society and restrictions to freedom of expression, the lack of ratification of all...

Found guilty by judges, Yanwaris Sewa sentenced to 18 years in prison

22 June 2023

The Continuation of the hearing for the verdict for case number: PDM-18/R.2.11/Eoh.2/02/2023, against Yanwaris Sewa, on Thursday 22nd June 2023 at Sorong State Court, at a court led by the Chief Judge, Bernadus Papendang, along with Rivai Rasyid Takuboya and Lutfi Tomu serving as other judges, attended by the Public Prosecutor along with the accused and his legal team.

Webinar: Kondisi dan Tren Kebebasan Berekspresi, Berkumpul dan Hak Digital di West Papua

19 June 2023

SAFEnet dan TAPOL sudah menyelenggarakan webinar bersama, “Kondisi dan Tren Kebebasan Berekspresi, Berkumpul dan Hak Digital di West Papua”, untuk mendiskusikan laporan kami, yang mendokumentasikan situasi kebebasan berekspresi, berkumpul dan hak-hak digital di West Papua.

Webinar: Status and Trends of Freedom of Expression, Assembly, and Digital Rights in West Papua

19 June 2023

SAFEnet and TAPOL together hosted a webinar, “Status and Trends of Freedom of Expression, Assembly, and Digital Rights in West Papua”, to share findings from our reports documenting Freedom of Expression and Assembly and Digital Rights in West Papua.

Arrests continue in West Papua with police charging three peaceful independence activists with treason

16 June 2023

The Indonesian government continues to tread on the right to peaceful free expression in West Papua. This can be seen from arrests and treason charges against three members of the peaceful independence campaign group, the National Committee for West Papua (Komite Nasional Papua Barat, KNPB), in Tambrauw Regency, Southwest Papua province.

Polisi kembali menangkap aktivis West Papua merdeka, tiga di antaranya disangkakan pasal makar

16 June 2023

 Pemerintah Indonesia kembali menginjak-injak hak untuk berekspresi secara damai dan bebas di West Papua. Hal itu tercermin dari penangkapan dan tuduhan makar terhadap tiga anggota organisasi damai prokemerdekaan, Komite Nasional Papua Barat (KNPB), di Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat Daya.Penangkapan tersebut terjadi pada Jumat, 9 Juni 2023, di Kampung Sarwom. Awalnya, mereka yang ditangkap berjumlah 19 orang, terdiri dari seorang pengurus KNPB Maybrat dan sisanya adalah anggota KNPB Tambrauw. Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat mengklaim, para aktivis yang ditahan itu...

Three West Papuans charged with treason for holding religious service to mark pro-independence organisation's anniversary

05 June 2023

Three West Papuans have been charged with treason and face up to 4 years in prison for holding a peaceful  religious service.

Laporan Terbaru TAPOL - West Papua 2022: Ada hukum, penangkapan dan kekerasan yang memburuk di balik kata-kata manis Jakarta

10 May 2023

Tinta telah mengering. Undang-undang yang membentuk provinsi-provinsi baru di West Papua sudah disahkan lewat klaim Jakarta bahwa pemerintah mendapat dukungan dari masyarakat Papua. Namun laporan terbaru TAPOL, 'West Papua 2022: Kebebasan Berekspresi dan Kebebasan Berkumpul', kembali menunjukkan adanya peningkatan insiden, termasuk penangkapan, pembubaran, intimidasi, dan pembunuhan karena mengekspresikan perbedaan pendapat. Hal ini menandakan adanya penurunan situasi terkait Kebebasan Berkumpul dan Berekspresi di West Papua. Laporan ini juga menyoroti bahwa "trennya terus memburuk, meski ada...

TAPOL's Latest Report - West Papua 2022: Laws, arrests and harassment worsens, despite Jakarta’s sweet words

10 May 2023

With the ink now drying on the laws creating the new provinces in West Papua, claimed by Jakarta to have support from Papuans, TAPOL’s new report, 'West Papua 2022: Freedom Of Expression And Freedom Of Assembly', shows a picture of increasing incidents, including  arrests, dispersals, intimidation and killings for expressing dissent.

West Papua 2022 Kebebasan Berekspresi dan Kebebasan Berkumpul Laporan Lengkap

10 May 2023

West Papua di tahun 2022 menyaksikan meningkatnya pengekangan terhadap kebebasan berkumpul dan berekspresi, termasuk meningkatnya penangkapan, pembubaran demonstrasi, dan kekerasan, hingga memburuknya situasi terkait orang-orang yang berusaha menegakkan dan membela hak-hak, terutama para pembela hak asasi manusia dan media.

West Papua 2022 Freedom of Expression and Freedom of Assembly Full Report

10 May 2023

West Papua in 2022 has seen increasing clampdowns on freedom of assembly and expression, including increasing arrests, clamping down on demonstrations, and the harassment or worse of people seeking to uphold and defend rights, particularly human right defenders and the media.