Lima Puluh Tahun Berlalu, Para Korban ’65 Masih Menunggu Kebenaran, Keadilan, dan Reparasi

23 Sep 2015
By: 
TAPOL

Pada 30 September 2015, Indonesia akan menandai peringatan ke-50 tahun peristiwa pelanggaran masif hak asasi manusia (HAM) 1965, sebuah noda hitam dalam sejarah negeri ini. Amnesty International dan TAPOL yakin bahwa ini adalah saatnya pemerintah Indonesia untuk menghadapi masa lalu ini dan mengambil langkah-langkah yang telah lama tertunda yang dibutuhkan untuk menyediakan para korban ’65 akses terhadap kebenaran, keadilan, dan reparasi.

Setelah sebuah kudeta yang gagal di September 1965, militer Indonesia mulai melakukan sebuah serangan yang sistematik terhadap para anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) dan mereka yang dituduh sebagai simpatisannya. Organisasi-organisasi HAM telah mendokumentasikan serangkaian pelanggaran HAM dalam konteks kudeta 1965 yang abortif tersebut, termasuk pembunuhan di luar hukum, penyiksaan, penghilangan paksa, perkosaan, perbudakan seksual dan kejahatan-kejahatan seksual lainnya, perbudakan, penangkapan dan penahanan semena-mena, dan kerja paksa. Diperkirkan antara 500.000 hingga satu juta orang tewas dibunuh dan ratusan ribu lainnya ditahan untuk periode antara beberapa hari hingga lebih dari 14 tahun tanpa ada dakwaan atau peradilan sama sekali.

Banyak korban dan keluarga mereka juga menghadapi pelanggaran-pelanggaran atas hak ekonomi, sosial, dan budaya mereka, dan hingga hari ini  terus mengalami diskriminasi berdasarkan ketentuan hukum dan secara praktik. Pemerintahan-pemerintahan selanjutnya secara esensial telah mengabaikan seluruh generasi dari para korban, meninggalkan mereka tanpa kebenaran, keadilan, dan reparasi yang menjadi hak mereka di bawah hukum internasional. Dalam semua kasus, kecuali segelintir kasus, para pelaku pelanggaran HAM masih bebas.

Di banyak kejadian, pertemuan-pertemuan internal atau kegiatan-kegiatan publik tentang peristiwa 1965 yang diselenggarakan oleh para korban dibubarkan atau diganggu oleh para kelompok yang main hakim sendiri sementara polisi seringkali gagal untuk mengintervensi.

Sebuah investigasi tiga tahun terhadap pelanggarangan HAM atas peristiwa ini, dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan selesai pada Juli 2012. Komnas HAM menemukan bukti adanya pelanggaran HAM yang meluas yang dilakukan di segala penjuru negeri ini antara 1965 dan 1966, dan pelanggaran-pelanggaran HAM tersebut terus berlanjut di tingkat bawah hingga akhir tahun 1970-an. Menurut Komnas HAM, temuan-temuan ini memenuhi kriteria pelanggaran HAM yang berat, dan termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan, yang didefinisikan oleh Undang-Undang No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM. Pada Juli 2012, Komnas HAM menyerukan kepada Jaksa Agung untuk memulai sebuah penyidikan berdasarkan temuan-temuannya dan untuk membawa para pelakunya ke muka hukum. Komnas HAM juga menyerukan kepada pihak berwenang lainnya untuk membentuk sebuah komisi kebenaran dan rekonsiliasi dan untuk melakukan suatu pernyataan maaf resmi kepada para korban dan keluarga mereka. Namun demikian, hingga saat ini, tidak ada indikasi bahwa Jaksa Agung akan memulai sebuah investigasi. Sementara itu, upaya-upaya untuk membentuk sebuah komisi kebenaran di tingkat nasional berhenti karena minimnya kemauan politik.

Pada Oktober 2014, Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo mulai menjabat dan berkomitmen untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusian di Indonesia, termasuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu di negeri ini. Pada Agustus 2015 Presiden Joko Widodo, dalam pidato kenegaraan memperingati Hari Kemerdekaan, mengumumkan bahwa dia akan membentuk sebuah mekanisme non-yudisial untuk menyelesaikan semua kasus pelanggaran HAM masa lalu lewat sebuah ‘komite rekonsiliasi’. Inisiatif ini dipercaya juga mencakup pelanggaran HAM 1965-66. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo juga menyatakan bahwa ‘rekonsiliasi nasional’ diperlukan agar generasi ke depan di Indonesia tidak akan terus memikul beban sejarah masa lalu. Para korban dan Organisasi-Organisasi Non-Pemerintah (Ornop) prihatin bahwa proses ini bisa memprioritaskan rekonsiliasi dan merendahkan kebenaran dan keadilan.

Kegagalan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM 1965-66 menjadi penanda budaya impunitas yang lebih luas di Indonesia. Pemerintah Indonesia juga secara konsisten telah gagal untuk menyediakan keadilan, kebenaran, dan reparasi bagi pelanggaran-pelanggaran HAM serius masa lalu, termasuk yang dilakukan di Aceh, Timor-Leste (dulunya Timor-Timur), Papua, dan juga selama kerusuhan Mei 1998.

Pada 23 September 2015 Amnesty International dan TAPOL menyelenggarakan sebuah kegiatan publik “Mengenang Mereka yang Terlupakan” di Inggris untuk memperingati 50 tahun peristiwa  1965.

Amnesty International juga mengorganisir inisiatif-inisiatif lainnya selama beberapa minggu ke depan di negeri-negeri lain untuk menyerukan kepada para pihak berwenang di Indonesia untuk memenuhi kewajibannya untuk menyediakan para korban ’65 hak untuk mengakses kebenaran, keadilan, dan reparasi.

 

23 September 2015 

Amnesty International dan TAPOL

Contact: 

Papang Hidayat, Researcher on Indonesia and Timor-Leste Amnesty International phidayat@amnesty.org

Esther Cann, Coordinator of TAPOL esther.cann@tapol.org