Papua Barat

Perempuan Papua, Wamena © Meriam Smith

Isu utama yang menjadi perhatian kami di Papua Barat adalah Kebebasan Berkespresi, Penyiksaan, Pembela Hak Asasi Manusia, serta Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Sejak tahun 2011, kami telah bekerja para program Papua Behind Bars atau Orang-orang Papua Dibalik Jeruji yang mengumpulkan dan mempublikasikan data mengenai tahanan politik serta  mendukung kampanye di tingkat lokal dan nasional untuk mengakhiri hukuman terhadap  kegiatan politik secara damai.

Kami terus memantau situasi hak asasi manusia, meningkatkan kesadaran di tingkat nasional dan internasional; menerjemahkan dan menyebarluaskan informasi; menyediakan penelitian dan arahan singkat  mengenai berbagai kebijakan terkait; serta memulai kegiatan advokasi dan kampanye.

Papua Barat adalah bagian barat dari pulau New Guinea, yang berbatasan dengan Negara merdeka  Papua Nugini. Papua Barat menjadi bagian dari Indonesia setelah melalui sebuah proses yang  tidak adil dan bermartabat dalam  'Act of Free Choice' atau Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) pada tahun 1969, dan saat ini dibagi menjadi 2 provinsi yaitu  provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Dalam hal ini TAPOL menggunakan sebutan Papua Barat untuk mengacu pada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebagai satu kesatuan wilayah identitas dan kultural. Populasi di wilayah ini diperkirakan terdiri dari 3,6 juta jiwa, dengan lebih dari 250 kelompok etnis dan bahasa. Akan tetapi, masuknya ratusan ribu penduduk migran dari berbagai  pulau  di Indonesia kemudian secara cepat membuat penduduk asli Papua menjadi minoritas di tanah air mereka sendiri.

Penolakan orang Papua terhadap  pemerintahan Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam yang kaya diwilayah ini oleh perusahaan multinasional telah menjadi bagi berbagai pelanggaran hak asasi manusia secara luas selama puluhan tahun, pengerusakan lingkungan hidup, kekerasan dan ketidakstabilan. Selama rakyat Papua belum menikmati hak untuk menentukan nasib sendiri, masyarakat sipil Papua terus berjuang untuk perdamaian, keadilan, demokrasi dan kebebasan.

TAPOL tidak mendukung solusi politik tertentu untuk masalah Papua Barat, tetapi mendukung hak rakyat Papua untuk damai mengekspresikan aspirasi politik mereka dan menuntut hak-hak universal mereka, termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri.