Sektor Keamanan

Prajurit di Aceh © TAPOL

Reformasi sektor keamanan Indonesia merupakan kunci untuk meningkatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan mengkonsolidasikan transisi Indonesia menuju demokrasi. Meskipun militer Indonesia telah kehilangan peran lamanya sebagai kekuatan politik utama, ia tetap berpengaruh dalam urusan sosial, ekonomi dan politik. Hal ini terus berimplikasi pada pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, dimana para pelakunya justru menikmati kekebalan hukum terhadap pelanggaran masa lalu.

Penggunaan peralatan militer Inggris untuk melakukan kekerasan terhadap warga sipil di Indonesia telah didokumentasikan dengan baik. Atas dasar tersebut serta kenyataan bahwa impunitas bagi aparat keamanan Indonesia terus berlanjut, TAPOL menentang keras penjualan peralatan militer Inggris kepada Indonesia serta dukungannya untuk menyediakan materi dan pelatihan bagi aparat keamanan Indonesia. Kami terus menyerukan adanya pelarangan terhadap penjualan peralatan militer yang dapat digunakan untuk melakukan represi internal. Kami juga menantang pemerintah Inggris akan kebijakan dan dukungannya terhadap pelatihan militer dan pasukan khusus polisi Indonesia.

Sebagai bagian dari pekerjaan kami pada Keadilan Transisi, kami mendukung upaya-upaya untuk memastikan keadilan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang telah dilakukan oleh aparat keamanan di Timor-Leste, Papua Barat, Aceh dan daerah lainnya di Indonesia. Kami mendukung berbagai kampanye untuk mengadili para anggota militer di pengadilan sipil dan bukan di pengadilan militer, serta melakukan advokasi untuk penutupan berbagai kepentingan bisnis militer yang terkait erat dengan pelanggaran hak asasi manusia.