Skip to main content

Pernyataan TAPOL atas Pengungsian dan Peran Aparat Keamanan di Intan Jaya

08 February 2024

Kontak senjata antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan gabungan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian RI (TNI-POLRI) terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Prov. Papua Tengah, sejak 19 hingga 23 Januari 2024. Menurut laporan yang kami terima, aparat keamanan Indonesia menembak dua warga sipil.

TAPOL Statement on the Involvement of the Security Forces in the IDPs Situation in Intan Jaya

08 February 2024

A firefight took place between the National Liberation Army of West Papua (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - TPNPB) and members of the Indonesian military and police force (Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian RI - TNI-POLRI) in Intan Jaya Regency, Central Papua Province, between 19th to 23rd January 2024. According to reports we received, the Indonesian security forces shot two civilians.

Surat Terbuka untuk Majelis Hakim PTUN Jayapura

01 November 2023

Surat Terbuka ini kami sampaikan demi keadilan untuk pejuang lingkungan hidup, Hendrikus Woro yang berjuang untuk Marga Woro dan Suku Awyu yaitu Penggugat dalam perkara lingkungan hidup dan perubahan iklim Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura. Gugatan ini menyangkut izin lingkungan hidup yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua untuk perusahaan sawit PT Indo Asiana Lestari (PT IAL).

Open letter to Jayapura PTUN panel of judges

01 November 2023

We are submitting this open letter for the sake of justice of the environmental defender, Hendrikus Woro, who is fighting for the Woro Clan and Awyu Tribe, the Plaintiff in the environmental and climate change case Number 6/G/LH/2023/PTUN.JPR of the Jayapura State Administrative Court (PTUN). The lawsuit concerns an environmental permit issued by the Papua Province Investment and One-Stop Integrated Service Office for palm oil company PT Indo Asiana Lestari (PT IAL).

Terusir dan Tak Berdaya: Ekspansi militer mengorbankan nyawa warga sipil

05 October 2023

Laporan ini menyuguhkan beberapa pertanyaan terkait penyebaran konflik di West Papua. Laporan ini juga mengidentifikasi faktor pendorong militerisasi, termasuk meningkatnya jumlah pos keamanan dan pangkalan pasukan keamanan, yang memungkinkan akses pada peluang bisnis, peran militer yang semakin besar dalam operasi 'kontra-teror', serta melihat inisiatif-inisiatif terbaru untuk menghentikan konflik.

Displaced and Disempowered: Military expansionism at the cost of civilian lives

05 October 2023

This report asks several questions about the spread of conflict in West Papua. The report also identifies the drivers of militarisation including increasing numbers of security force posts and bases allowing access to business opportunities, a deepening military role in ‘counter-terror’ operations, and looks at recent initiatives to stop conflict.

Joint Letter on Indonesia's Candidacy for Election to the UN Human Rights Council

19 September 2023

Indonesia is seeking to become a member of the United Nations Human Rights Council for the next two years. This body has the responsibility to monitor and promote human rights around the world. Given such an important task, TAPOL and a number of our partners have serious concerns with Indonesia being elected to the Council, given the human rights situation in the country at the moment. A member of the Council should be a worldwide role model for human rights. Given the shrinking space for civic society and restrictions to freedom of expression, the lack of ratification of all...

Arrests continue in West Papua with police charging three peaceful independence activists with treason

16 June 2023

The Indonesian government continues to tread on the right to peaceful free expression in West Papua. This can be seen from arrests and treason charges against three members of the peaceful independence campaign group, the National Committee for West Papua (Komite Nasional Papua Barat, KNPB), in Tambrauw Regency, Southwest Papua province.

Polisi kembali menangkap aktivis West Papua merdeka, tiga di antaranya disangkakan pasal makar

16 June 2023

 Pemerintah Indonesia kembali menginjak-injak hak untuk berekspresi secara damai dan bebas di West Papua. Hal itu tercermin dari penangkapan dan tuduhan makar terhadap tiga anggota organisasi damai prokemerdekaan, Komite Nasional Papua Barat (KNPB), di Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat Daya.Penangkapan tersebut terjadi pada Jumat, 9 Juni 2023, di Kampung Sarwom. Awalnya, mereka yang ditangkap berjumlah 19 orang, terdiri dari seorang pengurus KNPB Maybrat dan sisanya adalah anggota KNPB Tambrauw. Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat mengklaim, para aktivis yang ditahan itu...

West Papua 2022 Kebebasan Berekspresi dan Kebebasan Berkumpul Laporan Lengkap

10 May 2023

West Papua di tahun 2022 menyaksikan meningkatnya pengekangan terhadap kebebasan berkumpul dan berekspresi, termasuk meningkatnya penangkapan, pembubaran demonstrasi, dan kekerasan, hingga memburuknya situasi terkait orang-orang yang berusaha menegakkan dan membela hak-hak, terutama para pembela hak asasi manusia dan media.

West Papua 2022 Freedom of Expression and Freedom of Assembly Full Report

10 May 2023

West Papua in 2022 has seen increasing clampdowns on freedom of assembly and expression, including increasing arrests, clamping down on demonstrations, and the harassment or worse of people seeking to uphold and defend rights, particularly human right defenders and the media.

Joint Oral Statement - 52nd Session of the Human Rights Council Agenda Item 6: UPR Adoption – Indonesia

27 March 2023

Despite commitments made internationally, Indonesia fails to ensure the full enjoyment of human rights for Indigenous West Papuans. Security forces’ blatant disrespect for rights continue with impunity, including extrajudicial killings, intimidation of human rights defenders; and attacks on freedoms of expression, association, peaceful assembly.

Peran Militer Dalam Rencana Food Estate

02 November 2022

Laporan kedua ini akan lebih fokus pada satu aspek yang sangat mengganggu dari proyek food estate – peran militer dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dalam pengelolaan food estate. Sekali lagi, meskipun rencana food estate Kementerian Pertahanan memiliki cakupan nasional, analisis laporan ini akan berkonsentrasi pada West Papua, yang sudah menjadi wilayah paling militeristik di Indonesia.

The Military's Role in Food Estate Plans

02 November 2022

This second report will focus more on one particularly troubling aspect of the Food Estate project – the role that the military and Ministry of Defence (MoD) have assumed in the management of Food Estates. Again, although the MoD’s Food Estate plans have national scope, the analysis will concentrate on West Papua, which is already the most militarised part of Indonesia.

West Papua 2021 Freedom of Expression and Freedom of Assembly Full Report

21 October 2022

Criminalisation, collusion and broken promises have been the main issues in regard to the state of freedom of expression and assembly in and related to West Papua in 2021. After an unusual year affected by the Covid-19 pandemic and lockdowns across the world, there has been renewed pressure from the Indonesian government which has criminalised, imprisoned and intimidated activists who have spoken out on West Papua-related issues, with increasing numbers of arrests and increasing incidents of police and militias acting together.

West Papua 2021 Kebebasan Berekspresi dan Kebebasan Berkumpul Laporan Lengkap

21 October 2022

Kriminalisasi, kolusi, dan janji-janji palsu menjadi isu utama kebebasan berekspresi dan berkumpul di West Papua dan terkait West Papua pada tahun 2021. Setelah tahun yang luar biasa akibat dampak pandemi Covid-19 dan karantina wilayah di seluruh dunia, tekanan oleh Pemerintah Indonesia kembali terjadi dengan mengkriminalisasi, memenjarakan dan mengintimidasi aktivis-aktivis yang berbicara lantang soal isu-isu menyangkut West Papua, ditandai dengan meningkatnya jumlah penangkapan dan meningkatnya insiden polisi dan milisi yang bertindak bersama-sama.

Human Rights Court Mechanism and The 2014 Paniai Papua Case

31 August 2022

In this briefing, AJAR (Asia Justice and Rights), KontraS (the Commission for the Disappeared and Victims of Violence) and TAPOL, members of the Coalition of Civil Society for Monitoring of the 2014 Paniai Case which also consists of a number of human rights organizations in Papua, Indonesia and internationally, explain how Indonesia's Human Rights Court mechanism works and its past record.

Mekanisme Pengadilan HAM dan Kasus Paniai Papua 2014

31 August 2022

Melalui laporan singkat ini, AJAR (Asia Justice and Rights), KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) dan TAPOL yang juga tergabung ke dalam Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Kasus Paniai 2014 bersama sejumlah organisasi HAM lain dari Papua, Indonesia, serta Internasional, berupaya untuk memberikan gambaran mengenai sepak terjang mekanisme pengadilan HAM serta rekam jejaknya di masa lalu.

Perdagangan senjata ilegal, pengungsian internal, dan ‘pendekatan baru’ di West Papua

27 May 2022

Briefing ini menyoroti laporan-laporan perdagangan senjata yang dilakukan aparat keamanan secara ilegal, pengungsian internal yang terus berlanjut, dan klaim militer soal pendekatan baru. Briefing ini secara khusus juga menyelisik alasan-alasan di balik situasi tersebut dan minimnya tindakan yang koheren dari pemerintah.

Illegal arms sales, internal displacement and a ‘new approach’ in West Papua

27 May 2022

This briefing looks at reports of illegal sales of weaponry by the security forces, continuing internal displacement and the military's claimed new approach. It looks especially at the reasons behind these developments, and the lack of coherent action on the part of the Government.