Skip to main content

TAPOL’s Condolences upon the Death of Zode Hilapok

25 October 2022

TAPOL expresses its sadness at the passing of Zode Hilapok, a West Papuan political prisoner, on 22nd October 2022. Zode was one of eight people accused of treason for raising the Morning Star flag above Cenderawasih Sports Centre in Jayapura on 1st December 2021.

TAPOL's Latest Report - West Papua 2021: criminalisation, collusion and broken promises

21 October 2022

“Reports of intensified violence… (have) result(ed) in unknown numbers of civilian casualties and fatalities and internal displacement” and shock at “reports of the dismembered bodies of four indigenous Papuan civilians found outside Timika in West Papua Province (sic) on 22 August”. These are the words of the UN Acting High Commissioner For Human Rights, Nada Al-Nashif, at the opening of the 51st Human Rights Council at the UN in Geneva last month. Al-Nashif’s inclusion of West Papua highlights further recognition of the worsening human rights situation on the ground by the UN.

West Papua 2021 Kebebasan Berekspresi dan Kebebasan Berkumpul Laporan Lengkap

21 October 2022

Kriminalisasi, kolusi, dan janji-janji palsu menjadi isu utama kebebasan berekspresi dan berkumpul di West Papua dan terkait West Papua pada tahun 2021. Setelah tahun yang luar biasa akibat dampak pandemi Covid-19 dan karantina wilayah di seluruh dunia, tekanan oleh Pemerintah Indonesia kembali terjadi dengan mengkriminalisasi, memenjarakan dan mengintimidasi aktivis-aktivis yang berbicara lantang soal isu-isu menyangkut West Papua, ditandai dengan meningkatnya jumlah penangkapan dan meningkatnya insiden polisi dan milisi yang bertindak bersama-sama.

Laporan Terbaru TAPOL - West Papua 2021: Kriminalisasi, kolusi, dan janji-janji palsu

21 October 2022

"Laporan kekerasan yang semakin intensif ... berakibat pada jatuhnya korban dan kematian sipil serta pengungsi internal dalam jumlah yang tidak diketahui" dan terkejut pada "laporan tentang ditemukannya potongan jasad empat warga sipil asli Papua di Timika, Provinsi Papua Barat, tanggal 22 Agustus". Demikian kata-kata Penjabat Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Nada Al-Nashif, pada pembukaan Sidang ke-51 Dewan HAM PBB di Jenewa bulan lalu.

West Papua 2021 Freedom of Expression and Freedom of Assembly Full Report

21 October 2022

Criminalisation, collusion and broken promises have been the main issues in regard to the state of freedom of expression and assembly in and related to West Papua in 2021. After an unusual year affected by the Covid-19 pandemic and lockdowns across the world, there has been renewed pressure from the Indonesian government which has criminalised, imprisoned and intimidated activists who have spoken out on West Papua-related issues, with increasing numbers of arrests and increasing incidents of police and militias acting together.

Mekanisme Pengadilan HAM dan Kasus Paniai Papua 2014

31 August 2022

Melalui laporan singkat ini, AJAR (Asia Justice and Rights), KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) dan TAPOL yang juga tergabung ke dalam Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Kasus Paniai 2014 bersama sejumlah organisasi HAM lain dari Papua, Indonesia, serta Internasional, berupaya untuk memberikan gambaran mengenai sepak terjang mekanisme pengadilan HAM serta rekam jejaknya di masa lalu.

Human Rights Court Mechanism and The 2014 Paniai Papua Case

31 August 2022

In this briefing, AJAR (Asia Justice and Rights), KontraS (the Commission for the Disappeared and Victims of Violence) and TAPOL, members of the Coalition of Civil Society for Monitoring of the 2014 Paniai Case which also consists of a number of human rights organizations in Papua, Indonesia and internationally, explain how Indonesia's Human Rights Court mechanism works and its past record.

TAPOL statement on the execution of political prisoners in Myanmar

03 August 2022

We condemn the execution of four political prisoners in Myanmar, Kyaw Min Yu, Phyo Zeya Thaw, Hla Myo Aung and Aung Thura Zaw. The four were convicted in a secret military court.  Member states of the United Nations and multilateral blocs from within the international community have denounced the executions. But international reactions have been basically in line with a position since the military's coup d'etat in February 2021.

Pernyataan TAPOL tentang eksekusi terhadap tahanan politik di Myanmar

03 August 2022

Kami mengutuk eksekusi terhadap empat tahanan politik di Myanmar: Kyaw Min Yu, Phyo Zeya Thaw, Hla Myo Aung, dan Aung Thura Zaw. Keempatnya dihukum di pengadilan militer yang tertutup. Negara-negara anggota Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dan blok-blok multilateral telah mengecam eksekusi tersebut. Namun reaksi internasional pada dasarnya masih sejalan dengan sikap mereka saat terjadi kudeta militer pada Februari 2021.

Pernyataan TAPOL atas Peristiwa di Paniai dan Nduga, West Papua

20 July 2022

TAPOL menyatakan rasa prihatin dan duka mendalam atas sejumlah peristiwa yang terjadi beberapa waktu terakhir di West Papua, yang membuat sejumlah orang meregang nyawa.

TAPOL statement on the latest events in Paniai and Nduga, West Papua

20 July 2022

TAPOL expresses its concern and deep sorrow at the numerous events that have occured recently in West Papua, which have led to the deaths of several people.

Joint Statement on the Verdict of the Makassar District Court on the Sorong Six

30 June 2022

Coalition for Maybrat Advocacy has criticised the verdict of the Makassar District Court, which has found the Sorong Six guilty and sentenced them to prison for between 18 and 20 years. These verdicts add salt t​​o unhealed old wounds of Papuans, and have strengthened their sense that the Indonesian legal system cannot be trusted to deliver fair trials.

Pernyataan Bersama terhadap Putusan Majelis Hakim PN Makassar untuk Kasus Sorong Enam

30 June 2022

Koalisi Advokasi Maybrat mengecam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Makassar yang memvonis Sorong Enam bersalah dan menjatuhkan hukuman penjara selama 18 serta 20 tahun. Keputusan tersebut sama dengan menabur garam di atas luka-luka lama orang Papua yang belum kunjung sembuh dan mempertebal ketidakpercayaan mereka pada proses penegakan hukum  Indonesia.

Illegal arms sales, internal displacement and a ‘new approach’ in West Papua

27 May 2022

This briefing looks at reports of illegal sales of weaponry by the security forces, continuing internal displacement and the military's claimed new approach. It looks especially at the reasons behind these developments, and the lack of coherent action on the part of the Government.

Perdagangan senjata ilegal, pengungsian internal, dan ‘pendekatan baru’ di West Papua

27 May 2022

Briefing ini menyoroti laporan-laporan perdagangan senjata yang dilakukan aparat keamanan secara ilegal, pengungsian internal yang terus berlanjut, dan klaim militer soal pendekatan baru. Briefing ini secara khusus juga menyelisik alasan-alasan di balik situasi tersebut dan minimnya tindakan yang koheren dari pemerintah.

Briefing: Perdagangan senjata ilegal, pengungsian internal, dan ‘pendekatan baru’ di West Papua

27 May 2022

Briefing terbaru TAPOL menyoroti laporan-laporan perdagangan senjata yang dilakukan aparat keamanan secara ilegal, pengungsian internal yang terus berlanjut, dan klaim militer soal pendekatan baru. Briefing ini secara khusus juga menyelisik alasan-alasan di balik situasi tersebut dan minimnya tindakan yang koheren dari pemerintah. Alasan yang mendasari perdagangan senjata adalah militerisme yang mengakar di West Papua, daerah tempat berlangsungnya operasi-operasi militer yang mengakibatkan kekerasan dan menyebabkan masyarakat mengungsi. Perdagangan senjata terjadi ketika aparat keamanan...

TAPOL calls for the immediate release of detained political activists

10 May 2022

TAPOL urges the Indonesian Government to release Jefry Wenda, the spokesperson of the Papuan People’s Petition (Petisi Rakyat Papua, PRP) and others arrested today during a peaceful protest in Jayapura. Wenda was arrested along with several members of the West Papuan National Committee (Komite Nasional Papua Barat, KNPB) including Ones Suhuniap, Omizon Balingga and Imam Kogoya.

Perampasan Tanah dengan Dalih Pandemi: Siapa yang Diuntungkan dari Food Estate di West Papua?

29 April 2022

Seiring pandemi COVID-19 dimulai pada tahun 2020, Pemerintah Indonesia mengajukan pembangunan ‘Food Estate’: ekspansi besar-besaran lahan pertanian mencakup jutaan hektare di seluruh Indonesia, termasuk West Papua, yang menghasilkan berbagai macam tanaman pangan. Alasan pemerintah yaitu untuk mengantisipasi krisis ketahanan pangan akibat pandemi. Namun, laporan ini menunjukkan bahwa ada motivasi lain.

Press Release: AwasMIFEE! and TAPOL release report on planned Food Estate in West Papua

29 April 2022

Plans to establish 'Food Estates' were announced by the Indonesian government at the beginning of the Covid-19 pandemic because, it said, it wanted to ensure Indonesia's food security. But as AwasMIFEE! and TAPOL show in their report released today, 'Pandemic Power Grabs: Who benefits from Food Estates in West Papua?', these plans would seem to benefit agro-industrial conglomerates and oligarchs with close connections to figures in the government.

Pandemic Power-Grabs: Who benefits from Food Estates in West Papua?

29 April 2022

As the COVID-19 pandemic began in 2020, the Indonesian Government proposed to establish ‘Food Estates’: massive expansions of agricultural land spanning millions of hectares of land across Indonesia, including West Papua, and producing a variety of crops. The Government’s reasons were that it wanted to anticipate a food security crisis caused by the pandemic. However, this report shows that there were other motivations.