Lompat ke isi utama

Militerisasi, konflik, dan ketidakadilan di Kabupaten Maybrat, Papua Barat

17 Februari 2022

Terletak persis di jantung semenanjung Kepala Burung, ujung barat daya West Papua (lihat peta di bawah), Maybrat kerap kali tersembunyi dari pengamatan karena terpencil dan kurang diberitakan. Maybrat adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat hasil pemekaran tahun 2009. Gambar 1: Peta Provinsi Papua Barat. Kabupaten Maybrat adalah wilayah berwarna hijau di tengah, tanpa akses ke laut. (Sumber peta: Monitor Keadilan)Di bawah ini adalah sejumlah informasi umum tentang Kab. Maybrat:Luas wilayah: 5.461,69 km² Populasi: 40.649 jiwa98,65% KristenMenempati posisi tiga terendah dalam Indeks...

GERAKAN WEST PAPUA MELAWAN 2019: LAPORAN LENGKAP

30 September 2020

GERAKAN WEST PAPUA MELAWAN 2019: LAPORAN LENGKAPLondon, 30 September 2020TAPOL, bekerjasama dengan pengacara hak asasi manusia (HAM) Veronica Koman, hari ini meluncurkan laporan lengkap tentang Gerakan West Papua Melawan 2019 (“Gerakan Melawan”) pada peringatan setahun hari terakhir di 2019. Laporan tertulis dilengkapi dengan video pendek.Laporan ini, diringkas ke dalam ringkasan eksekutif, sebuah kompilasi dari berbagai analisis dan kejadian yang berfokus pada pelanggaran HAM yang dilakukan selama Gerakan Melawan, termasuk rasisme yang menjadi pemicu dan impunitas yang dinikmati oleh para...

Papua Itu Kita: Mahasiswa yang Di-DO Unkhair, Disidik Polres Ternate dengan Pasal Makar

20 Juli 2020

Siaran Pers: Mahasiswa yang Di-DO Unkhair, Disidik Polres Ternate dengan Pasal Makar  (Jakarta 20 Juli, 2020) Setelah diputus studi (DO) secara sepihak oleh Universitas Khairun (Unkhair), Arbi M Nur kini dituduh melakukan makar oleh Polres Ternate. Hal ini diketahui setelah Polres Ternate mengirim surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) nomor SPDP/48/VII/2020 pada Kejaksaan Negeri Ternate, 13 Juli 2020. SPDP itu berawal dari laporan seorang yang diduga anggota polisi, Bripka Sabohe Moni. Dalam surat tersebut, Arbi diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan...

63 Tahanan Politik di Indonesia Mengirim Desakan ke Gugus Kerja Penahanan Sewenang-wenang dan Pelapor Khusus PBB di Tengah Pandemi

15 April 2020

(London, Sydney, 15 April 2020) Enam puluh tiga tahanan politik (tapol) makar di Indonesia mengirimkan desakan ke Gugus Kerja Penahanan Sewenang-wenang dan Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).Ke-63 tapol tersebut meminta pengacara hak asasi manusia (HAM) Jennifer Robinson dan Veronica Koman, dengan dukungan organisasi HAM TAPOL, untuk membawa kasus mereka ke PBB. Dokumen desakan ini menjelaskan bahwa seluruh 63 tapol tersebut telah ditahan secara sewenang-wenang dan tidak sah, karena telah terjadi pelanggaran terhadap kewajiban Indonesia dalam hukum HAM internasional.Para tapol...

Pernyataan Terbuka Pengangkatan Jenderal (Purn) Wiranto sebagai Menteri mengukuhkan adanya impunitas berurat-akar di Indonesia

27 Juli 2016

Pernyataan TerbukaPengangkatan Jenderal (Purn) Wiranto sebagai Menteri mengukuhkan adanya impunitas berurat-akar di Indonesia27 Juli 2016 – Tiga lembaga hak asasi manusia, TAPOL, ETAN, dan Watch Indonesia!, hari ini mengritik keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengangkat Jenderal Purnawirawan Wiranto sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Wiranto menggantikan Jenderal Purnawirawan Luhut Pandjaitan.Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan kepada media bahwa Wiranto terpilih “karena ia telah teruji dan berpengalaman dalam menangani berbagai tugas, terutama...

Melawan impunitas dan kesewenang-wenangan atas nama negara dan agama!

17 Mei 2016

 Kami menyambut baik kunjungan Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) di Berlin pada tanggal 18 April 2016. Terpilihnya Jokowi sebagai presiden juga membangkitkan harapan banyak orang di Jerman akan babak baru proses demokratisasi di Indonesia. Tata kelola pemerintahan yang lebih baik, pemberantasan korupsi, perbaikan sistem hukum dan penghapusan segala bentuk impunitas hanyalah sebagian dari begitu banyak harapan yang ditujukan kepada presiden yang terpilih ini.Kunjungan singkat di Berlin akan difokuskan pada tema-tema ekonomi, khususnya pembangunan infrastruktur, yang bagi Jokowi menjadi...

Pengungkapan kebenaran dan permohonan maaf publik secara resmi sangat penting bagi penyelesaian kasus 1965/1966

29 April 2016

Luhut PanjaitanMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan KeamananJl. Medan Merdeka Barat No. 15Jakarta Pusat 10110 - Indonesia Yang Terhormat Bapak Menteri,PENGUNGKAPAN KEBENARAN DAN PERMOHONAN MAAF PUBLIK RESMI SANGAT PENTING BAGI PENYELESAIAN KASUS 1965/1966  Amnesty International, ETAN (East Timor and Indonesia Action Network), TAPOL, dan Watch Indonesia! menuliskan surat ini untuk mendesak Anda untuk mengambil langkah-langkah penting yang diperlukan untuk memastikan bahwa simposium nasional tentang Tragedi 1965, diselenggarakan di Jakarta pada 18 dan 19 April, berujung pada...

Briefing Paper: Penangkapan bernuansa politik di Papua Barat dari 2012 – 2014

17 Desember 2015

Laporan ini memberikan analisa umum terhadap tahanan politik di Papua Barat dari tahun 2012 sampai 2014. Tercakup juga analisis tren dalam pelanggaran HAM yang berhubungan dengan penahanan politik tersebut.Analisa kami menunjukkan bahwa dalam periode tiga tahun, kebanyakan yang dihukum telah ditahan karena keikutsertaan mereka dalam demonstrasi atau aksi-aksi tanpa kekerasan. Tahun 2013 merupakan tahun yang buruk, dengan angka yang mencapai kepada 548 penahanan. Data juga menunjukkan bahwa yang ditahan merupakan 95% laki-laki.Dakwaan Makar (Pasal 106 dari Hukum Pidana) dan konspirasi untuk...

Seruan Mendesak – Indonesia: Pembunuhan, penyiksaan, penangkapan massa, dan penggunaan kekuatan yang berlebihan terhadap orang-orang Papua dalam peringatan 1 Desember

11 Desember 2015

Mr Maina KiaiPelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berumpul Mr David KayePelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berekspresi cc.          Mr Zeid Ra'ad Al Hussein, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi ManusiaMr Juan Mendez, Pelapor Khusus PBB untuk Penyiksaan yang kejam dan lainnya , merendahkan atau perlakuan tidak manusiawi atau hukuman              Ms. Victoria Tauli-Corpuz, Pelapor Khusus PBB untuk Orang-Orang Adat AsliMr. Christof Heyns, Pelapor Khusus PBB untuk Eksekusi di luar hukum, ringkasan atau sewenang-wenang              Mr. Laurent Meillan, Wakil Ketua, Kantor Regional OHCHR untuk Asia...

Surat Pernyataan SKP-HAM Papua: Satu Tahun Pemerintahan Jokowi – JK, Menambah Deretan Luka Rakyat Papua

10 Desember 2015

Surat Pernyataan: “Satu Tahun Pemerintahan Jokowi – JK, Menambah Deretan Luka Rakyat Papua”Satu tahun sudah pemerintahan Jokowi – JK berlangsung, namun tidak ada hal – hal yang signifikan terkait dengan penyelesaian masalah konflik yang terjadi di Papua, masih maraknya aksi – aksi kekerasan yang dilakukan oleh aparat TNI/PORI mulai dari masih dilakukannya pendekatan keamanan serta penggunaan senjata api yang berlebihan atau sekedar dijadikan alasan pembelaan, matinya demokrasi ruang – ruang kebebasan berekspresi, serta penangkapan dan penahanan sewenang – wenang masih terjadi dan terus...

Penyiksaan di Papua: Kekerasan Yang Terus Berlanjut

07 Oktober 2015

Penyiksaan di Papua: Kekerasan Yang Terus BerlanjutStudi kasus dalam laporan ini menyuguhkan contoh kecil dari pola kekerasan yang telah terjadi dan terus berlanjut hingga masa kini di Papua. Kasus-kasus ini menunjukkan impunitas yang mendarah daging terkait pelaku kekerasan yang berasal dari aparat negara.Pemerintah Indonesia tidak menunjukkan komitmen serius untuk mengakui kebenaran tentang penggunaan tindakan penyiksaan meluas yang dilakukan oleh aparat negara, mengadili pelaku, mencegah terulangnya penyiksaan atau pelanggaran lainnya, dan menawarkan ganti rugi pada korb  

Seakan Kitorang Setengah Binatang

01 Desember 2014

Untuk download buku secara lengkap GRATIS silahkan klik disini   Masa Kecil Di Wamena dan Jayapura   KELUARGA FILEP KARMA adalah keluarga terpandang di Papua. Mereka berasal dari satu kampung sebelah utara Pulau Biak. Ayahnya, Andreas Karma, termasuk bupati paling populer di Papua. Andreas wakil bupati Jayapura pada 1968 hingga 1971. Lalu dia bupati Wamena pada 1970-an serta Serui pada 1980-an.   Pada 1979, pemuda Filep Karma, sesudah lulus sekolah menengah di Jayapura, belajar ilmu politik di Universitas Sebelas Maret, Solo, Pulau Jawa. Dia lulus 1987 dan bekerja sebagai pegawai negeri di...

Tidak Ada Tahanan Politik? Pembungkaman protes politik di Papua Barat

29 April 2013

*Herman dan teman-temannya memulai hari baru di LP Wamena, daerah pegunungan tengah Papua Barat. Mereka tidak tahu apakah mereka dapat makan hari itu, dan merindukan kabar tentang keluargakeluarga mereka, yang tinggal jauh di gunung-gunung, menghabiskan berjam-jam naik truk.Ditangkap tanggal 20 November 2010 di Yalengga, Kabupaten Jayawijaya, orang-orang yang hanya petani biasa ini sedang berada dalam perjalanan dalam suatu pemakaman. Mereka membawa bendera Bintang Kejora yang dilarang itu1 – simbol kemerdekaan Papua – sebagai penghormatan terhadap keyakinan politik yang dimiliki oleh orang...