West Papua 2022 Kebebasan Berekspresi dan Kebebasan Berkumpul Laporan Lengkap
West Papua di tahun 2022 menyaksikan meningkatnya pengekangan terhadap kebebasan berkumpul dan berekspresi, termasuk meningkatnya penangkapan, pembubaran demonstrasi, dan kekerasan, hingga memburuknya situasi terkait orang-orang yang berusaha menegakkan dan membela hak-hak, terutama para pembela hak asasi manusia dan media. Tahun itu juga merupakan tahun yang penuh dengan peristiwa besar yang mengekspos Indonesia: pemekaran Papua yang sudah diantisipasi menjadi beberapa provinsi, pengesahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, dan Peninjauan Berkala Universal (Universal Periodic...
Peran Militer Dalam Rencana Food Estate
Ringkasan EksekutifPada April 2020, saat pandemi Covid-19 mulai melanda dunia, Pemerintah Indonesia mengumumkan rencana untuk mengubah ratusan ribu hektare lahan menjadi ‘Food Estates’ (kawasan sentra pangan) penghasil beras di Kalimantan Tengah. Rencana tersebut dimaksudkan untuk mencegah potensi kekurangan pasokan pangan yang disebabkan oleh pandemi. Pada Juli 2020, rencana serupa diumumkan di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Sebelumnya pernah ada food estate seluas satu juta hektare di West Papua, Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE),...
West Papua 2021 Kebebasan Berekspresi dan Kebebasan Berkumpul Laporan Lengkap
London, 20 Oktober 2022Ringkasan EksekutifKriminalisasi, kolusi, dan janji-janji palsu menjadi isu utama kebebasan berekspresi dan berkumpul di West Papua dan terkait West Papua pada tahun 2021. Setelah tahun yang luar biasa akibat dampak pandemi Covid-19 dan karantina wilayah di seluruh dunia, tekanan oleh Pemerintah Indonesia kembali terjadi dengan mengkriminalisasi, memenjarakan dan mengintimidasi aktivis-aktivis yang berbicara lantang soal isu-isu menyangkut West Papua, ditandai dengan meningkatnya jumlah penangkapan dan meningkatnya insiden polisi dan milisi yang bertindak bersama-sama....
Perampasan Tanah dengan Dalih Pandemi: Siapa yang Diuntungkan dari Food Estate di West Papua?
Ringkasan EksekutifSeiring pandemi COVID-19 dimulai pada tahun 2020, Pemerintah Indonesia mengajukan pembangunan ‘Food Estate’: ekspansi besar-besaran lahan pertanian mencakup jutaan hektare di seluruh Indonesia, termasuk West Papua, yang menghasilkan berbagai macam tanaman pangan. Alasan pemerintah yaitu untuk mengantisipasi krisis ketahanan pangan akibat pandemi. Namun, laporan ini menunjukkan bahwa ada motivasi lain. Berdasarkan dokumen yang ada di domain publik, dan catatan kegagalan Food Estate sebelumnya di West Papua dan di tempat lain di Indonesia, dokumen ini menyoroti bagaimana Food...
Human Rights and Militarism in West Papua 2017 - 2022
Joint Stakeholders' Submission for the Universal Periodic Review (Fourth Cycle) of the Republic of Indonesia the 41st Session UPR Working Group (November 2022)This submission is made to the OHCHR by TAPOL and Bersatu untuk Kebenaran (BUK; United for Truth). TAPOL is a UK-based NGO formed in 1973 that promotes human rights, peace and democracy in Indonesia. BUK is a West Papuan grassroots organisation founded in Biak in 2008 by West Papuan survivors of violence. It seeks to build the capacity of victims and victims’ groups so that they can campaign for their rights, and the rights of their...
New report details numerous violations by PT Freeport Indonesia in West Papua
Indigenous tribes such as the Kamoro and the Amungme have been claiming their communities have been afflicted with poverty, violence and mostly environmental degradation since the Grasberg mine operated by PT Freeport Indonesia began its activities 48 years ago. Turning the spotlight again on this critical issue, the ICP, together with the Indonesia Legal Aid Foundation (YLBHI), the Initiative Action for Ecology and Peoples' Emancipation (AEER), the Center for Study, Documentation and Advocacy on Peoples' Rights (PUSAKA), Friends of the Earth Papua (WALHI Papua), the Lokataru Law and Human...
THE 2019 WEST PAPUA UPRISING: FULL REPORT
THE 2019 WEST PAPUA UPRISING: FULL REPORTLondon, 30 September 2020TAPOL, in collaboration with human rights lawyer Veronica Koman, has today published an extensive report on the 2019 West Papua Uprising ('the Uprising') on the anniversary of its last day in 2019. The written report is supplemented with a short video.The report, summarised in an executive summary, is a compilation of analyses and stories focusing on the human rights violations committed during the Uprising, including the racism which triggered it and the impunity which its perpetrators have enjoyed. The report shows that...
GERAKAN WEST PAPUA MELAWAN 2019: LAPORAN LENGKAP
GERAKAN WEST PAPUA MELAWAN 2019: LAPORAN LENGKAPLondon, 30 September 2020TAPOL, bekerjasama dengan pengacara hak asasi manusia (HAM) Veronica Koman, hari ini meluncurkan laporan lengkap tentang Gerakan West Papua Melawan 2019 (“Gerakan Melawan”) pada peringatan setahun hari terakhir di 2019. Laporan tertulis dilengkapi dengan video pendek.Laporan ini, diringkas ke dalam ringkasan eksekutif, sebuah kompilasi dari berbagai analisis dan kejadian yang berfokus pada pelanggaran HAM yang dilakukan selama Gerakan Melawan, termasuk rasisme yang menjadi pemicu dan impunitas yang dinikmati oleh para...
THE 2019 WEST PAPUA UPRISING: FULL REPORT
THE 2019 WEST PAPUA UPRISING: FULL REPORTLondon, 30 September 2020TAPOL, in collaboration with human rights lawyer Veronica Koman, has today published an extensive report on the 2019 West Papua Uprising ('the Uprising') on the anniversary of its last day in 2019. The written report is supplemented with a short video.The report, summarised in an executive summary, is a compilation of analyses and stories focusing on the human rights violations committed during the Uprising, including the racism which triggered it and the impunity which its perpetrators have enjoyed. The report shows that...
West Papua 2019 Freedom of Expression and Freedom of Assembly Report by TAPOL
Between August and September 2019, students, political activists and civilians held mass demonstrations in West Papua, and in Indonesia, against racism and in favour of West Papuan self-determination. These events, collectively known as the ‘West Papua Uprising’ were triggered by racism from state security ser- vices and nationalist groups directed against West Papuan students in Java during August 2019. This led to an exodus of West Papuan students who returned from other provinces in Indonesia to West Papua.The Indonesian Government responded to the West Papua Uprising by deploying more...
Joint West Papua report details deterioration in the last two years
More than 40 organisations in West Papua, Jakarta and worldwide have brought their analysis on the human rights and conflict situation in West Papua together. The executive summary of the 218-pages report explains how several human rights standards have deteriorated over the last two years. The report is compiled by the International Coalition for Papua (ICP) and the German Westpapua-Netzwerk (WPN). The years 2015 and 2016 were characterized by a significant aggravation of the human rights situation in West Papua compared to previous years. Reports by local human rights defenders describe an...
A Historic Choice: West Papua, Human Rights, and Pacific Diplomacy at the Pacific Islands Forum and Melanesian Spearhead Group
A new report by Dr. Jason Macleod, Rosa Moiwend and Jasmine Pilbrow analyses political developments and human rights violations in West Papua by the Indonesian state in response to the West Papuan people's aspirations for self-determination. It covers the period between January 2014, when a delegation of Melanesian Spearhead Group Foreign Ministers' visited the territory, and 15 July 2016, the day after Melanesian Spearhead Group Special Leaders meet in Honiara and decided to defer a decision on the United Liberation Movement for West Papua's application for full membership.
Laporan Papuan Behind Bars 2015: Aksi Protes Makin Meninggi, Penangkapan Makin Meningkat
Sebuah laporan terbaru oleh Papuans Behind Bars mengungkapkan bahwa telah terjadi peningkatan tindakan penangkapan sewenang-wenang untuk membungkam protes di Papua oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2015, dan meminta pemerintah Indonesia untuk menjawab situasi impunitas yang terus berlanjut, kekerasan Negara dan meningkatnya tindakan penangkapan sewenang-wenang di Papua Laporan 28 halaman memperlihatkan bagaimana kebebasan berekspresi dan berkumpul di wilayah ini tetap sangat terbatas, meskipun telah terjadi pembebasan lima narapidana politik yang telah ditahan selama puluhan tahun pada...
Briefing Paper: Penangkapan bernuansa politik di Papua Barat dari 2012 – 2014
Laporan ini memberikan analisa umum terhadap tahanan politik di Papua Barat dari tahun 2012 sampai 2014. Tercakup juga analisis tren dalam pelanggaran HAM yang berhubungan dengan penahanan politik tersebut.Analisa kami menunjukkan bahwa dalam periode tiga tahun, kebanyakan yang dihukum telah ditahan karena keikutsertaan mereka dalam demonstrasi atau aksi-aksi tanpa kekerasan. Tahun 2013 merupakan tahun yang buruk, dengan angka yang mencapai kepada 548 penahanan. Data juga menunjukkan bahwa yang ditahan merupakan 95% laki-laki.Dakwaan Makar (Pasal 106 dari Hukum Pidana) dan konspirasi untuk...
Briefing Paper: Political arrests in West Papua from 2012-2014
This briefing paper provides an analytical overview of data on political arrests in West Papua from 2012 to 2014. It includes analysis of emerging trends in human rights violations associated with these political arrests.Our analysis shows that during the three-year period of this report, the majority of those detained were arrested because of their participation in demonstrations or other types of peaceful political activity. 2013 was a particularly bad year, with a record high of 548 arrests. The data also showed that most of those detained were male (95%).Charges of treason (Article 106 of...
The Practice of Torture: Business As Usual in Papua
The Practice of Torture: Business As Usual in PapuaThe case studies in this report provide but a small example of the much broader patterns of violations that have occurred and which continue to take place until today in Papua. The cases demonstrate entrenched impunity for torture involving state actors. The Indonesian government has not demonstrated a serious commitment to recognize the truth about the widespread use of torture by state agents, prosecute perpetrators, prevent the recurrence of torture or other violations, and offer reparations to victims. Torture has become embedded in the...
Penyiksaan di Papua: Kekerasan Yang Terus Berlanjut
Penyiksaan di Papua: Kekerasan Yang Terus BerlanjutStudi kasus dalam laporan ini menyuguhkan contoh kecil dari pola kekerasan yang telah terjadi dan terus berlanjut hingga masa kini di Papua. Kasus-kasus ini menunjukkan impunitas yang mendarah daging terkait pelaku kekerasan yang berasal dari aparat negara.Pemerintah Indonesia tidak menunjukkan komitmen serius untuk mengakui kebenaran tentang penggunaan tindakan penyiksaan meluas yang dilakukan oleh aparat negara, mengadili pelaku, mencegah terulangnya penyiksaan atau pelanggaran lainnya, dan menawarkan ganti rugi pada korb
Seakan Kitorang Setengah Binatang
Untuk download buku secara lengkap GRATIS silahkan klik disini Masa Kecil Di Wamena dan Jayapura KELUARGA FILEP KARMA adalah keluarga terpandang di Papua. Mereka berasal dari satu kampung sebelah utara Pulau Biak. Ayahnya, Andreas Karma, termasuk bupati paling populer di Papua. Andreas wakil bupati Jayapura pada 1968 hingga 1971. Lalu dia bupati Wamena pada 1970-an serta Serui pada 1980-an. Pada 1979, pemuda Filep Karma, sesudah lulus sekolah menengah di Jayapura, belajar ilmu politik di Universitas Sebelas Maret, Solo, Pulau Jawa. Dia lulus 1987 dan bekerja sebagai pegawai negeri di...
Yotefa Berdarah: Penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan dan pembunuhan
Peristiwa Kekerasaan di Pasar Yotefa Mengakibatkan Penangkapan Sewenang-Wenang, Penyiksaan dan Kematian 3 Orang Papua, 20/08/2014Pada hari Rabu, tanggal 2 Juli 2014 antara jam 15.00 dan jam 18.00 (WIT), anggota polisi melepaskan beberapa tembakan ke angkutan umum serta penumpang di pasar Yotefa Abepura dan sewenang-wenang menangkap, dan melakukan serta membiarkan penyiksaan terhadap 4 orang Papua asal pegungan tengah Provinsi Papua. Selain penyiksaan juga terjadi pembunuhan di luar hukum terhadap 3 warga masyarakat sipil asal pegunungan tengah Provinsi Papua yang berada di berbagai lokasi di...
Teror Dan Intimidasi Terhadap aktivis HAM Papua, Yones Douw
Pada Tanggal 23 April 2014 jam 11:30 (WIT), ketika Yones Douw, seorang pembela HAM yang bertugas untuk KPKC (Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan) Gereja KINGMI Papua, berjalan kaki di jalan Merdeka kota Nabire ke arah Ojehe, Dia dihadang oleh Petugas Polisi yang bernama IMAM M, di depan Kantor Keuangan Pemda Kota Nabire. Percakapan : Aparat Polisi ini bertanya kepada Yones Douw: “Bapak mau kemana?“ Yones Douw menjawab: “Saya mau menuju ke Ojehe, tetapi saya singgah di kantor KPU dulu untuk memantau dan melihat situasi di situ“, lalu Aparat Polisi itu bertanya kembali: “Bapak dari...