Lompat ke isi utama

Briefing

Mekanisme Pengadilan HAM dan Kasus Paniai Papua 2014

Melalui laporan singkat ini, AJAR (Asia Justice and Rights), KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) dan TAPOL yang juga tergabung ke dalam Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Kasus Paniai 2014 bersama sejumlah organisasi HAM lain dari Papua, Indonesia, serta Internasional, berupaya untuk memberikan gambaran mengenai sepak terjang mekanisme pengadilan HAM serta rekam jejaknya di masa lalu.

Perdagangan senjata ilegal, pengungsian internal, dan ‘pendekatan baru’ di West Papua

Briefing ini menyoroti laporan-laporan perdagangan senjata yang dilakukan aparat keamanan secara ilegal, pengungsian internal yang terus berlanjut, dan klaim militer soal pendekatan baru. Briefing ini secara khusus juga menyelisik alasan-alasan di balik situasi tersebut dan minimnya tindakan yang koheren dari pemerintah.

Militer Indonesia dan Kontraterorisme: Bisnis Baru, Cara Lama

Sejak awal 2000-an, terorisme di Indonesia dilihat sebagai masalah “keamanan dan ketertiban” yang ditangani oleh kepolisian dan satuan antiterornya yang termiliterisasi, Detasemen Khusus 88 (Densus 88). Namun, tahun 2018, perubahan undang-undang antiteror menandai kembalinya peran militer dalam melawan terorisme. Tahun 2021, peraturan itu digunakan saat kelompok perlawanan bersenjata terbesar di West Papua, TPNPB, ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh pemerintah.

Otonomi Khusus: Besar di Anggaran, Minim di HAM dan Demokrasi

Pada tahun 2001, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) tentang pemerintahan di West Papua. Setelah 20 tahun berjalan, masalah pendanaan yang termuat dalam undang-undang dan peraturan turunannya akan dievaluasi dan direvisi. Evaluasi terhadap bagian per bagian ataupun keseluruhan materi dan substansi UU tersebut penting demi berbagai alasan.

Militerisme yang Mengakar, Pendekatan “Kesejahteraan”, dan Politik Pengecualian di West Papua

TAPOL Briefing

Militerisme yang Mengakar, Pendekatan “Kesejahteraan”, dan Politik Pengecualian di West Papua

8 Desember 2020

 

Pendahuluan

Sejak rezim Orde Baru (1966-1998) tumbang, kecuali dalam satu periode singkat antara 1998-2001, kekuasaan dan otoritas pasukan keamanan Indonesia di wilayah West Papua secara umum tidak pernah berkurang. Menurut kami, hal itu terjadi karena dua alasan, dan kedua alasan itu berasal dari kegagalan menjalankan reformasi politik yang sejati di West Papua dan Indonesia.

Permohonan Bersama Para Pemangku Kepentingan untuk Tinjauan Periodik Universal (UPR) Indonesia Putaran ke-3 (Sesi ke-27)

Permohonan Bersama TAPOL dan BUK tentang situasi HAM di Indonesia kepada Dewan HAM PBB dalam mekanisme Tinjauan Periodik Universal (UPR). Permohonan ini berfokus pada situasi HAM di Papua yang berfokus untuk memastikan kebebasan berekspresi di Papua. Untuk melihat permohonan lengkap, silahkan unduh versi pdf. 

Pemilu Aceh: Sebuah Keniscayaan

Pemilu di Indonesia diselenggarakan lima tahun sekali, yang terakhir berlangsung bulan April 2009. Tetapi kali ini pemilu di Aceh, yang terletak di ujung pulau Sumatra, sangatlah berbeda. Untuk pertama kalinya, masyarakat Aceh memberikan suara dalam pemilihan yang bebas setelah didera konflik selama hampir tiga dekade. Gerakan Aceh Merdeka yang sebelumnya merupakan gerakan pemberontak sekarang berubah menjadi partai politik dan mempunyai kandidatnya sendiri dalam pemilihan daerah.